Jakarta - Politisi DPR-RI geram dengan tertangkapnya oknum pegawai pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengkritik penerapan reformasi birokrasi dan sistem pelaporan kekayaan di lingkungan kementerian keuangan (kemenkeu) belum berjalan.
Anggota Komisi XI DPR, Arief Budimanta mengatakan, kenyataan ini harus ada perubahan. Arief mengakui hal yang perlu dilakukan saat ini adalah membenahi sistem penerimaan pegawai baru di lingkungan Pajak.
Ia berharap Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dilebur dan tak lagi menjadi sumber pegawai baru di kemenkeu.
"Jangan lagi mengutamakan penerimaan dari internal/institusi pendidikan yang berada di bawah Kemenetrian Keuangan. Bila perlu Institusi pendidikan tersebut (STAN) dilebur jadi satu dengan perguruan tinggi negeri," kata Arief Budimanta kepada detikFinance, Kamis (7/6/2012)
Ia menilai langkah-langkah pencegahan dan reformasi yang telah dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak masih Jalan di tempat.
"Ini menunjukkan bahwa usaha-usaha Menteri Keuangan yang mewajibkan pegawai pajak melaporkan kekayaannya ke KPK, membangun sistem whistle blower, maupun membangun budaya kerja yang berintegritas dan prima ternyata belum sepenuhnya berhasil di Direktorat Pajak," ungkapnya.
Arief menjelaskan permainan pajak antara wajib pajak nakal dan oknum petugas pajak telah menjadi budaya yang berakar sehingga menurutnya diperlukan perubahan besar ditubuh institusi Pajak ini
"Kelihatannya oknum tersebut sudah bekerja saling berjaringan dan membangun kaderisasi yang mantap, sehingga hanya transformasi kultural yang radikal saja yang dapat memutus mata rantai korupsi di pajak ini," imbuhnya.
Klik Sumber
Aku disini cuma pengen mengomentari aja tentang statement Bapak Arief Budimanta. Bapak DPR yang terhormat dan (mungkin) merasa yang paling mulia, uda ngaca belum sih gimana kondisi rumah DPR? ? Bukannya di rumah kejayaan Bapak lebih banyak tikusnya? ? Kalo bicara itu dipikir dulu. Emang kebanyakan pegawai Ditjen Pajak itu alumnus STAN tapi bukan berarti pencetak koruptor itu lulusan STAN semua, alumnus STAN banyak yang lebih baik tau.
Dan asal Bapak tau saja ya, Pak Dirjen dan Pak Menkeu itu tau mana yang paling baik untuk mengisi formasi kepegawaian di instasinya, jadi jangan libat-libatin STAN sebagai sumber perusak citra kemenkeu. Dan asal Bapak ketahui juga meskipun Bapak gak bilang gitu, STAN emang udah ada rencana mau dibuat Universitas (kata Dosen aku). Emang PTN/PTS lebih baik dari anak STAN? ?
Herannya lagi nih, kenapa kalo ada masalah korupsi yang terjadi di Kemenkeu (lebih tepatnya di Ditjen Pajak) selalu nyangkutin almamater? ? Kalo DPR yang korupsi mah mana ada almamater disangkut-sangkutin - -". Liat aja Nazarudin, dkk emang mereka pernah disangkut pautin dengan almamater mereka? ? Gak pernah kan.
Dasar DPR (Datang Paraf Rupiah) - -"
Ditugasin buat UU, malah buat video porno.
Bener kata almarhum Gusdur "DPR itu bubarkan saja, seperti taman kanak-kanak", kalo kataku mah lebih parah dari taman kanak-kanak.
Anggota Komisi XI DPR, Arief Budimanta mengatakan, kenyataan ini harus ada perubahan. Arief mengakui hal yang perlu dilakukan saat ini adalah membenahi sistem penerimaan pegawai baru di lingkungan Pajak.
Ia berharap Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dilebur dan tak lagi menjadi sumber pegawai baru di kemenkeu.
"Jangan lagi mengutamakan penerimaan dari internal/institusi pendidikan yang berada di bawah Kemenetrian Keuangan. Bila perlu Institusi pendidikan tersebut (STAN) dilebur jadi satu dengan perguruan tinggi negeri," kata Arief Budimanta kepada detikFinance, Kamis (7/6/2012)
Ia menilai langkah-langkah pencegahan dan reformasi yang telah dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak masih Jalan di tempat.
"Ini menunjukkan bahwa usaha-usaha Menteri Keuangan yang mewajibkan pegawai pajak melaporkan kekayaannya ke KPK, membangun sistem whistle blower, maupun membangun budaya kerja yang berintegritas dan prima ternyata belum sepenuhnya berhasil di Direktorat Pajak," ungkapnya.
Arief menjelaskan permainan pajak antara wajib pajak nakal dan oknum petugas pajak telah menjadi budaya yang berakar sehingga menurutnya diperlukan perubahan besar ditubuh institusi Pajak ini
"Kelihatannya oknum tersebut sudah bekerja saling berjaringan dan membangun kaderisasi yang mantap, sehingga hanya transformasi kultural yang radikal saja yang dapat memutus mata rantai korupsi di pajak ini," imbuhnya.
Klik Sumber
 |
| Cocok banget kan itu. . |
Aku disini cuma pengen mengomentari aja tentang statement Bapak Arief Budimanta. Bapak DPR yang terhormat dan (mungkin) merasa yang paling mulia, uda ngaca belum sih gimana kondisi rumah DPR? ? Bukannya di rumah kejayaan Bapak lebih banyak tikusnya? ? Kalo bicara itu dipikir dulu. Emang kebanyakan pegawai Ditjen Pajak itu alumnus STAN tapi bukan berarti pencetak koruptor itu lulusan STAN semua, alumnus STAN banyak yang lebih baik tau.
Dan asal Bapak tau saja ya, Pak Dirjen dan Pak Menkeu itu tau mana yang paling baik untuk mengisi formasi kepegawaian di instasinya, jadi jangan libat-libatin STAN sebagai sumber perusak citra kemenkeu. Dan asal Bapak ketahui juga meskipun Bapak gak bilang gitu, STAN emang udah ada rencana mau dibuat Universitas (kata Dosen aku). Emang PTN/PTS lebih baik dari anak STAN? ?
Herannya lagi nih, kenapa kalo ada masalah korupsi yang terjadi di Kemenkeu (lebih tepatnya di Ditjen Pajak) selalu nyangkutin almamater? ? Kalo DPR yang korupsi mah mana ada almamater disangkut-sangkutin - -". Liat aja Nazarudin, dkk emang mereka pernah disangkut pautin dengan almamater mereka? ? Gak pernah kan.
Dasar DPR (Datang Paraf Rupiah) - -"
Ditugasin buat UU, malah buat video porno.
Bener kata almarhum Gusdur "DPR itu bubarkan saja, seperti taman kanak-kanak", kalo kataku mah lebih parah dari taman kanak-kanak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar